RADARMAGELANG.COM, Wonosobo – Memasuki H-2 masa pendaftaran ditutup, DPC Partai Demokrat menyambangi kantor KPU. Mereka membawa 45 anggotanya untuk didaftarkan menjadi anggota pemilu legislatif 2024, Jumat (12/5/2023).
Meski sempat diwarnai hujan yang turun itu tak menyurutkan niat DPC Demokrat untuk tetap berjalan kaki dari kantornya yang berjarak 700 meter menuju KPU Wonosobo. Dipimpin Ketua DPC Partai Demokrat Mugi Sugeng yang mengenakan seragam biru khas partainya menuju kantor menyisiri jalanan kota.
Mugi Sugeng menjelaskan proses pendaftaran ini dianggap sebagai langkah awal keseriusan partai berlogo segitiga itu dalam kontestasi pemilu legislatif kali ini. Dengan mengisi kuota 45 anggota yang akan mengisi enam daerah pemilihan (dapil) di masing-masing wilayah.
“Komposisi bacaleg Partai Demokrat, insya Allah kompetitif. Ada incumbent maju semua. Ada kader internal, mantan kades, kades aktif, pensiunan ASN, tokoh masyarakat dan unsur pemuda yang mewakili generasi milenial,” tutur dia.
Pihaknya menargetkan perolehan minimal 1 kursi di setiap dapil atau 6 kursi di DPRD. Bacaleg yang didaftarkan ke KPU dipersiapkan untuk merebut dan mendulang suara rakyat. Sehingga mereka bisa meraih suara terbanyak dan sukses menjadi wakil rakyat.
“Mesin partai sudah dipanasi dan bensin sudah full tinggal digerakkan saja. Konsolidasi sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Tidak ada dapil dan bacaleg prioritas. Semuanya punya peluang yang sama untuk jadi wakil rakyat,” tandasnya.
Konsolidasi disinergikan dengan program DPP, DPD dan DPC Partai Demokrat. Semua jajaran partai punya tugas menguatkan dan mensolidkan konstituen. Bacaleg juga diharapkan untuk terjun ke akar rumput guna mengenalkan visi misi partai.
Sementara saat ditanya mengenai sistem politik yang belum jelas itu, Demokrat menjadi partai pertama yang secara terang-terangan menolak sistem tertutup. Ia berharap sistem Pemilu 2024 nanti menggunakan model proposional terbuka bukan proporsional tertutup.
Sistem proporsional terbuka pemilih mencoblos foto caleg dan gambar partai. Penentuan caleg terpilih berdasar suara terbanyak. Sedang sistem proporsional tertutup pemilih hanya mencoblos gambar partai. Caleg terpilih berdasarkan nomor urut.
Mugi yang juga menjabat sebagai anggota DPRD incumbent tersebut menilai sistem pemilu dengan model proporsional tertutup, jelas sangat menciderai hak politik warga negara. Karena siapapun berhak dipilih dan memilih.
“Dipilih itu bukan hanya karena nomor dan gambar partai. Tapi memilih figur yang memiliki integritas, kapasitas dan dedikasi untuk dipilih. Pilihan itu mutlak kewenangan hak pilih rakyat. Yang dapat mandat rakyat, itu yang mendapat suara terbanyak,” tegasnya. (git/lis)
