RADARMAGELANG.COM, Wonosobo – Kejaksaan Negeri Kabupaten Wonosobo lakukan roadshow ke seluruh kecamatan dalam beberapa minggu ini. Kegiatan itu untuk memberikan informasi ke seluruh kepala desa (Kades) agar tidak takut dengan hukum.
“Kita sudah mulai di Kecamatan Mojotengah ini untuk bertemu seluruh kades di wilayah itu,” terang Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Wonosobo, Efendri Eka S saat dikonfirmsi setelah melakukan kunjungan di Kecamatan Mojotengah, Selasa (14/3/2023).
Kunjungan itu bukan untuk jalan-jalan. Kejaksaan ingin memberi pemahaman kepada seluruh Kades agar tidak takut dengan masalah yang berkaitan dengan hukum. “Kalau semuanya dilakukan dengan benar, terbuka itu kenapa harus takut,” katanya.
Selama dalam proses penyerapan anggaran dana desa itu dilakukan dengan benar, katanya, pihak kepolisian, kejaksaan dan BPK tidak akan mempersoalkan. Sehingga para kades tidak usah merasa khawatir mengenai munculnya isu penyelewengan dan penyalahgunaan anggaran. “Jika itu bisa dibuktikan secara administratif dan UU membenarkan tidak usah takut,”ujarnya.
Apalagi saat ini perjalanan kades sudah lebih dimudahkan dengan munculnya lembaga pendamping di tingkatan desa. Mulai dari Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa. Babinsa dan koramil hingga kejaksaan juga saat ini banyak turun untuk membantu proses pendampingan di desa-desa.
“Kita juga punya progam untuk melakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Kejaksaan Negeri Wonosobo dengan pemerintah desa dan kelurahan se-Kecamatan Mojotengah tentang bantuan hukum. Artinya semua turun untuk membantu,” ujarnya.
Apalagi dalam nota kesepahaman itu akan menyangkut masalah pelayanan hukum dan pertimbangan hukum. Yang berupa pendapatan hukum atau legal opinion, pendampingan hukum atau legal assistance dan audit hukum.
Tak hanya sendirian, kajari juga datang bersama perwakilan dari Komunitas Jurnalis Wonosobo (KJW) dalam sosialisasi itu. Kajari sengaja mengajak komunitas wartawan ini untuk menjelaskan bagaimana profesi jurnalis dalam bekerja.
Sekretaris KJW, Agus menjelaskan pihaknya punya tanggung jawab terkait desa untuk kenalkan wartawan yang bertugas di wonosobo. Menurutnya saat ini memang banyak modus wartawan abal-abal yang datang masuk desa.
“Mereka biasa datang dengan mengaku sebagai wartawan atau LSM. Datang dengan mengancam agar mendapat sesuatu ke kades-kades. Ini jelas tidak dibenarkan secara kode etik jurnalistik,” katanya.
Berbagai modus wartawan gadungan harus diwaspadai. Namun bukan berarti para kades musti takut dengan wartawan abal-abal itu. Pasalnya, jika mereka benar berasal dari wartawan, paling tidak mereka berasal dari media yang telah terverifikasi Dewan Pers.
Sementara Camat Mojotengah Fany Muqorobin menjelaskan MoU ini jadikan akan membuat para kades lebih taat dan tidak lagi mengulangi kesalahan lama.
“Apalagi saat ini kajari langsung yang turun dan menyatakan jika kades dan lurah bisa berkonsultasi langsung pada kecamatan hingga kejari maupun ke dinas sosial,” katanya. (git/lis)
