Radarmagelang.id, TEMANGGUNG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung Yunianto mendukung kebijakan yang dilakukan Pemprov Jateng maupun Pemkab Temanggung dalam kasus pencairan dana nasabah BKK Pringsurat. Pemprov Jateng dan Pemkab Temanggung merupakan pemegang saham BKK Pringsurat.
“DPRD Temanggung akan menunggu arahan dari tim provinsi untuk berkoordinasi dengan gubernur dan DPRD Provinsi Jateng terkait opsi penyehatan BKK Pringsurat,” tuturnya Jumat (15/7/2022).
Rabu (13/7/2022), Bupati Temanggung HM. Al Khadziq dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Jateng Peni Rahayu menemui kurang lebih 200 nasabah BKK Pringsurat. Para nasabah ini menuntut agar simpanan mereka bisa segera dicairkan penuh. Sudah sekitar 5 tahun nasib simpanan nasabah ini tak kunjung jelas.
Kasus korupsi BKK Pringsurat mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp114 miliar. Sekitar 10.000 nasabah dirugikan dan tidak bisa mengambil uang tabungan maupun deposito milik mereka karena korupsi yang dilakukan jajaran manajemen BKK Pringsurat sejak 2009 sampai 2017.
Menurut Yunianto, arahan dari provinsi menjadi acuan melangkah bagi pemkab. Ketika gubernur melakukan opsi penyehatan BKK Pringsurat, pihaknya mengikuti apa pun komitmennya. Selain itu, pihaknya juga mendukung langkah Bupati Al Khadziq untuk ikut dalam penyertaan modal maupun melayangkan surat pinjaman daerah.
“Tentu hal tersebut merupakan langkah positif, sehingga apa yang menjadi harapan para nasabah BKK Pringsurat nantinya akan terealisasi,” ujarnya. (din/ton)
Radarmagelang.id, TEMANGGUNG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung Yunianto mendukung kebijakan yang dilakukan Pemprov Jateng maupun Pemkab Temanggung dalam kasus pencairan dana nasabah BKK Pringsurat. Pemprov Jateng dan Pemkab Temanggung merupakan pemegang saham BKK Pringsurat.
“DPRD Temanggung akan menunggu arahan dari tim provinsi untuk berkoordinasi dengan gubernur dan DPRD Provinsi Jateng terkait opsi penyehatan BKK Pringsurat,” tuturnya Jumat (15/7/2022).
Rabu (13/7/2022), Bupati Temanggung HM. Al Khadziq dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Jateng Peni Rahayu menemui kurang lebih 200 nasabah BKK Pringsurat. Para nasabah ini menuntut agar simpanan mereka bisa segera dicairkan penuh. Sudah sekitar 5 tahun nasib simpanan nasabah ini tak kunjung jelas.
Kasus korupsi BKK Pringsurat mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp114 miliar. Sekitar 10.000 nasabah dirugikan dan tidak bisa mengambil uang tabungan maupun deposito milik mereka karena korupsi yang dilakukan jajaran manajemen BKK Pringsurat sejak 2009 sampai 2017.
Menurut Yunianto, arahan dari provinsi menjadi acuan melangkah bagi pemkab. Ketika gubernur melakukan opsi penyehatan BKK Pringsurat, pihaknya mengikuti apa pun komitmennya. Selain itu, pihaknya juga mendukung langkah Bupati Al Khadziq untuk ikut dalam penyertaan modal maupun melayangkan surat pinjaman daerah.
“Tentu hal tersebut merupakan langkah positif, sehingga apa yang menjadi harapan para nasabah BKK Pringsurat nantinya akan terealisasi,” ujarnya. (din/ton)
