RADARMAGELANG.COM, Mungkid -Pengelola data anak tidak sekolah (ATS) diberikan pelatihan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM). Dengan SIPBM tersebut, jumlah anak tidak sekolah akan tervalidasi.
Pelaksana Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) Bappeda dan Litbang Kabupaten Magelang Basuki Rochmad mengungkapkan, data yang dirilis BPS pada tahun 2021 di Kabupaten Magelang mencapai 21.000 ATS. Jumlah tersebut dinilai belum valid.
“Itu belum by name by address jadi perlu di validasi dengan berbagai langkah termasuk menggunakan aplikasi SIPBM,” katanya saat training of trainers pengelolaan SIPBM bagi pengelola data ATS di Ruang Gotong-royong kantor Bappeda dan Litbang, Senin (13/3).
Ia menjelaskan, beberapa tahapan program penangan ATS sedang berlangsung. Pada 28 Februari lalu sudah dilakukan sosialisasi dan advokasi. Lalu tahap kedua adalah pelatihan pelaksanaan pengelolaan SIPBM. “Pengelola data meliputi tujuh OPD, 21 kecamatan, dan 27 desa,” ujarnya.
Sebelumnya, lanjut dia, empat desa di Kabupaten Magelang menjadi percontohan dan mendapatkan pendampingan dari UNICEF. Lalu di tahun ini, 27 desa akan direplikasi program penanganan ATS. “Tentu pelaksanaannya sesuai SOP UNICEF,” tandasnya.
Konsultan IT (UNICEF) Pengembangan Aplikasi SIPBM, Hendra Kurniawan menjelaskan pendataan dikhususkan bagi ATS/anak yang berisiko putus sekolah. Menurutnya, selama ini perolehan data by name by address mengalami kesulitan. Maka aplikasi SIPBM adalah jawaban dari persoalan itu untuk menjangkau detail datanya. “Data yang dikumpulkan teman-teman di desa adalah data yang terverifikasi karena metodenya sensus,” pungkasnya. (mia/lis)
RADARMAGELANG.COM, Mungkid -Pengelola data anak tidak sekolah (ATS) diberikan pelatihan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM). Dengan SIPBM tersebut, jumlah anak tidak sekolah akan tervalidasi.
Pelaksana Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) Bappeda dan Litbang Kabupaten Magelang Basuki Rochmad mengungkapkan, data yang dirilis BPS pada tahun 2021 di Kabupaten Magelang mencapai 21.000 ATS. Jumlah tersebut dinilai belum valid.
“Itu belum by name by address jadi perlu di validasi dengan berbagai langkah termasuk menggunakan aplikasi SIPBM,” katanya saat training of trainers pengelolaan SIPBM bagi pengelola data ATS di Ruang Gotong-royong kantor Bappeda dan Litbang, Senin (13/3).
Ia menjelaskan, beberapa tahapan program penangan ATS sedang berlangsung. Pada 28 Februari lalu sudah dilakukan sosialisasi dan advokasi. Lalu tahap kedua adalah pelatihan pelaksanaan pengelolaan SIPBM. “Pengelola data meliputi tujuh OPD, 21 kecamatan, dan 27 desa,” ujarnya.
Sebelumnya, lanjut dia, empat desa di Kabupaten Magelang menjadi percontohan dan mendapatkan pendampingan dari UNICEF. Lalu di tahun ini, 27 desa akan direplikasi program penanganan ATS. “Tentu pelaksanaannya sesuai SOP UNICEF,” tandasnya.
Konsultan IT (UNICEF) Pengembangan Aplikasi SIPBM, Hendra Kurniawan menjelaskan pendataan dikhususkan bagi ATS/anak yang berisiko putus sekolah. Menurutnya, selama ini perolehan data by name by address mengalami kesulitan. Maka aplikasi SIPBM adalah jawaban dari persoalan itu untuk menjangkau detail datanya. “Data yang dikumpulkan teman-teman di desa adalah data yang terverifikasi karena metodenya sensus,” pungkasnya. (mia/lis)
