RADARMAGELANG.COM, Magelang – DPRD Kota Magelang menilai kinerja Pemkot Magelang selama ini sudah baik. Meski terkadang terlihat ada keragu-raguan dalam pengambilan keputusan. Legislatif mengidentifikasi, masalah itu dikarenakan posisi jabatan tertinggi di tiap dinas masih ada yang diisi oleh pelaksana tugas (plt).
“Secara umum memang baik. Hanya eksekusinya agak ragu, karena rata-rata plt,” kata Ketua DPRD Kota Magelang Budi Prayitno, kemarin.
Ia mendorong, dinas-dinas yang masih dinahkodai oleh plt untuk segera diisi kepala dinas definitif. “Kita harapkan, ke depan plt dihilangkan, karena kurang bisa mengeksekusi secara baik,” imbuhnya.
Ia juga berpesan kepada Pemkot Magelang, program tahun 2023, lebih diperkuat untuk padat karya. Menurutnya, padat karya memberikan dampak yang luas. Mengatasi pengangguran dan kemiskinan, juga menyelamatkan perekonomian daerah.
Menurutnya, program padat karya tidak melulu untuk mengerjakan perbaikan fasilitas umum. Namun bisa juga untuk dipekerjakan membangun atau merenovasi bangunan sekolah yang sudah tidak layak.
“Apalagi (tahun ini, Red) Pemkot Magelang dapat dana insentif daerah (DID), bisa digunakan untuk mendukung program masyarakat, salah satunya padat karya,” tandasnya.
Masih membahas dinamika tahun 2023, Pemkot Magelang diminta menangani inflasi dengan baik. Bisa berupa kegiatan pasar murah yang disebar ke beberapa titik lokasi, agar merata. Sehingga warga setempat mudah mengaksesnya. “Jangan hanya di satu lokasi,” imbuhnya.
Tidak kalah penting, Pemkot Magelang harus memerhatikan UMKM. Pengamatannya, UMKM mampu bertahan dalam segala kondisi. Ia mengibaratkan UMKM seperti rumput, dan pengusaha seperti pohon. Ketika pohon itu diterpa angin, bisa saja tumbang. Namun rumput akan tetap mampu hidup.
Di bidang kesehatan, pria yang akrab disapa Udik itu meminta agar pemerintah serius melakukan pencegahan penyakit. Penanganan tidak hanya ketika penyakit sudah merebak.
“Kesehatan jangan cuma fokus di pandemi Covid-19, tapi ada juga DBD. Edukasi masyarakat harus dilakukan dari hulu ke hilir. Jangan setelah ada yang sakit, baru bergerak,” tandasnya.
Udik juga mengingatkan, selama 2022, banyak aspirasi masyarakat yang belum terakomodasi. Tahun depan, pemkot harus lebih memerhatikannya. “Aspirasi memang belum semua terakomodasi, karena kalah dengan program Rp 30 juta per RT,” pungkasnya. (put/lis)
